DEMOKRASI YANG MENgKOTAK - KOTAKan

 Dedi Harianto Lubis pada 15 November 2010 pukul 2:44

Sejak reformasi bergulir dinegeri ini pasca tahun 1998 yang silam, banyak dari masyarakat indonesia yang berbicara dan bertingkah atas nama demokrasi. Jika Kita melihat asas demokrasi :

• Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan
• Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama

asas yang ke dua ini selalu menjadi tameng setiap orang untuk bergerak atas nama demokrasi, meskipun terkadang demokrasinya telah melukai demokrasi orang lain, sungguh miris melihat demokrasi bangsa ini yang belum jelas apa polanya, dulu kita mengenal demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila, namun demokrasi masa kini masih mencari wajah yang sesungguhnya.

terlepas dari itu, saat ini juga atas nama demokrasi banyak masyarakat yang menciptakan kelompok - kelompok tersendiri yang sering sekali melupakan konsepsi negara indonesia yang menginginkan sebuah Persatuan bangsa. akibat dari demokrasi ini setiap individu menjadi mengedepankan ego masing - masing dengan dalih hak azasi manusia yang dimilikinya.

OTONOMI YANG MENGKHAWATIRKAN
Setelah Demokrasi yang menjadi senjata pembebasan bagi sebahagian masyarakat, timbul pula Otonomi daerah yang berpotensi menjadi pemecah persatuan bangsa ini, Sebagai Contoh; Di Salah satu provinsi di indonesia, dengan adanya otonomi daerah telah menyebabkan fanatisme yang berlebihan, sehingga dengan dalih putra daerah, warga indonesia yang telah menetap lama bahkan lahir dan besar di provinsi tersebut dianggap pendatang haram dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pegawai di kantor pemerintahan, bahkan ada kesan dipersulit untuk berurusan administrasi di pemerintahan. Isu putra daerah menjadi momok bagi etnis lain untuk berpkiprah di daerah tersebut, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pun harus selalu berhadapan dengan aturan - aturan yang mengangkangi UUD 1945 dan PANCASILA.

Begitu Juga dalam menentukan Seorang pemimpin, Akibat dari Otonomi Daerah ini, Berbagai etnis Menyusun Kekuatan masing - masing agara suaran mereka dapat didengarkan, karena pemimpin saat ini bukan lagi berjiwa nasionalis tetapi berjiwa kolonialisme dan rasisme, hal itu  sudah menjadi rahasia umum di kota tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan yang memiliki mayoritas penduduk warga seberang menyebabkan adanya kecemburuan sosial dikalangan etnis tersebut, dan dengan adanya ketidak adilan tersebut beberapa kelompok etnis membangunkan jiwa kebersamaan mereka untuk mendapatkan perhatian dan mengatur bargaining.

Saat ini sungguh sangat menyedihkan kondisi bangsa yang telah merdeka dengan pengorbanan para pahlawan baik jiwa maupun raga dan keluarga, cita - cita mereka untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat hanya tinggal sejarah dan kini para penguasa bangsa ini lebih mementingkan kebutuhan ekonomi perut mereka. INvestor Dilindungi namun usaha rakyat lokal di kubur dengan berbagai aturan dan kebijakan yang seenak perut buncit sang penguasa.

Sudah Saatnya Kita memilih pemimpin yang benar - benar bisa menjadi tumpuan masyarakat pribumi dalam melindungi kebutuhan dalam negeri dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Saatnya PARA Pemimpin BAngsa INi Sadar Akan Bencana Besar Yang Terjadi,........BANGKIT INDONESIA KU,